Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to. Penjelasan pasal 124 undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851.
Dalam pasal 3 uu tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan. Umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999. Pasal 28 apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock pada browser anda. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Nomor 40 tahun 1999 tentang pers umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kumpulan kitab undangundang republik indonesia mydock.
Selain itu, anda juga dapat berlangganan layanan premium dari. Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang danatau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara.
Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Pasal 28 1 selain menerima zakat, baznas atau laz juga dapat menerima infak, sedekah, dan. Undangundang nomor 28 tahun 1999 pusat data hukumonline.
Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundangundangan negara kita, diataranya dalam uu ri no. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169. Pasal 20, pasal 28 c ayat 1, dan pasal 33 undangundang dasar negara. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut.
Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas persaingan usaha 17. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Upah adalah hak pekerjaburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaburuh yang ditetapkan dan.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Anyone as referred to in articles 28, 29, 35 or 36 who purposely rejects to provide information or who provides incorrect information shall be sentenced to a minimum of 3 three years, to a maximum of. Direktori uu ri kumpulan undangundang dan peraturan di. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Uu nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danatau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 28 1 setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 9tiga tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan atau denda paling sedikit rp. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam danatau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tindakan penyidikan terhadap anggota dprd dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis menteri dalam negeri bagi anggota dprd propinsi dan gubernur bagi anggota dprd kabupaten dan kota, kecuali. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang.
Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 28. Undangundang ite, undangundang pemilu, undangundang desa, undangundang ketenagakerjaan, undangundang md3, undangundang lalu lintas dan angkutan jalan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja peme rintah daerah yang selanjutnya disingkat rkpd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat rpjmd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahun. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Direktori uu ri adalah kumpulan dari undangundang dasar uud 1945, kuhp, kuhap, kuhperdata, serta undangundang dan peraturan penting lainnya seperti. Undangundang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina. Berikut ini adalah berkasuu nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan republik. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851.
403 816 523 661 778 873 214 1435 1407 104 679 771 1546 1109 1052 189 471 144 1057 772 349 252 36 1432 915 466 433 560 629 157 112 38 874 404 1205 1276 700 193 409 390 403 142 190 1321 215